Board of Peace (Dewan Perdamaian) adalah badan pengawas multilateral sukarela yang diinisiasi pada 15 Januari 2026 untuk mengawasi penghentian perang permanen dan rekonstruksi di Gaza. Badan ini beroperasi secara independen, namun tetap berpegang pada mandat Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB yang berlaku hingga tahun 2027.
Key Takeaways
- Inisiatif Superpower: Digagas oleh Presiden AS Donald Trump pada akhir 2025 dan diresmikan di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
- Landasan Hukum: Bergerak berdasarkan Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan legitimasi Resolusi 2803 DK PBB.
- Tantangan Keanggotaan: Diikuti oleh negara-negara strategis termasuk Indonesia, namun ditolak oleh Prancis, Swedia, dan Norwegia karena kendala konstitusional dan norma internasional.
- Fokus Eksklusif: Mandat utama saat ini secara spesifik difokuskan pada stabilisasi, pemulihan pemerintahan sipil, dan rekonstruksi Jalur Gaza pascaperang.
4 Langkah Strategis Cara Kerja Board of Peace di Gaza
Sebagai badan pengawas internasional, dewan ini memiliki peta jalan (roadmap) yang sangat taktis untuk menangani krisis Timur Tengah. Berikut adalah urutan mekanisme kerjanya:
1. Tegakkan kepatuhan terhadap gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas yang telah disepakati sebelumnya pada 9 Oktober 2025.
2. Awasi proses pembebasan dan penyelesaian krisis sandera secara transparan tanpa memicu konflik bersenjata lanjutan.
3. Lindungi seluruh warga sipil di wilayah terdampak dengan memulihkan tata kelola pemerintahan Gaza yang sah, stabil, dan dapat diandalkan oleh komunitas internasional.
4. Jalankan proses rekonstruksi fisik dan sosial di Jalur Gaza secara komprehensif guna memastikan perdamaian Israel-Palestina yang abadi dan berkelanjutan.
Analisis & Insight Tambahan: Mengapa Ini Penting?
Sebagai pengamat geopolitik dan diplomasi internasional, pembentukan Board of Peace (BoP) menandai pergeseran paradigma yang sangat masif dalam resolusi konflik global.
- Bypass Kebuntuan PBB: Selama puluhan tahun, upaya perdamaian di Dewan Keamanan PBB sering kali menemui jalan buntu akibat hak veto. BoP diciptakan sebagai “koalisi sukarela” (coalition of the willing) di luar mekanisme konvensional PBB, yang memungkinkannya bergerak lebih gesit dan pragmatis tanpa terjebak birokrasi majelis umum.
- Dilema Politik Luar Negeri Indonesia: Kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang menandatangani piagam ini di Davos adalah langkah diplomasi high-risk, high-reward. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan aksi nyata pro-Palestina yang sejalan dengan UUD 1945. Namun di sisi lain, Indonesia menghadapi risiko terseret dalam agenda geopolitik negara penggagas (AS). Prinsip “bebas-aktif” Indonesia kini benar-benar diuji agar tidak sekadar menjadi stempel legitimasi.
- Ancaman Dualisme Hukum Internasional: Penolakan dari negara-negara Eropa seperti Norwegia dan Prancis didasarkan pada ketakutan yang valid. Jika BoP sukses, hal ini bisa mengerdilkan wibawa institusi resmi PBB ke depannya, menciptakan preseden di mana negara adidaya bisa membuat “dewan tandingan” kapan pun organisasi resmi tidak sejalan dengan kepentingan mereka.
Tabel Profil & Spesifikasi Board of Peace
| Komponen | Detail Spesifikasi |
| Nama Resmi | Board of Peace (Dewan Perdamaian) |
| Tanggal Pendirian | 15 Januari 2026 (Diresmikan 22 Januari 2026 di Davos) |
| Inisiator Utama | Donald Trump (Presiden Amerika Serikat) |
| Landasan Operasional | 20-Point Roadmap & Resolusi 2803 DK PBB (2025) |
| Batas Waktu Mandat | Hingga Tahun 2027 (Khusus isu Gaza) |
| Status Organisasi | Badan Pengawas Multilateral (Di luar mekanisme PBB) |
| Posisi Indonesia | Anggota Resmi (Piagam ditandatangani oleh Presiden Prabowo) |
Kesimpulan
Board of Peace hadir sebagai instrumen diplomasi eksperimental yang ambisius untuk memecahkan kebuntuan krisis berdarah di Jalur Gaza. Mengkombinasikan legitimasi Resolusi 2803 DK PBB dengan fleksibilitas organisasi non-PBB, badan ini memikul harapan dunia untuk mengakhiri perang dan membangun kembali reruntuhan Gaza.
Menurut hemat saya, efektivitas Board of Peace akan sangat bergantung pada transparansi dan independensinya dari dominasi politik Amerika Serikat. Jika dewan ini hanya menjadi kepanjangan tangan hegemonik, perdamaian yang dihasilkan hanyalah ilusi sementara. Kami menyarankan agar pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menggunakan posisinya di dalam dewan ini untuk menekan akuntabilitas pembangunan sipil Palestina, bukan sekadar kompromi keamanan pihak tertentu. Saran saya, publik internasional harus terus mengawal ketat kinerja BoP hingga mandatnya berakhir pada 2027, untuk memastikan bahwa janji perdamaian abadi tidak tereduksi menjadi sekadar komoditas politik elit global.
Sumber Referensi
FAQ (People Also Ask)
Apa itu Board of Peace?
Board of Peace adalah badan pengawas multilateral internasional yang dibentuk pada Januari 2026 untuk mengawasi penghentian perang, krisis sandera, dan rekonstruksi di Jalur Gaza pascakonflik.
Apa dasar hukum pembentukan Board of Peace?
Badan ini beroperasi berdasarkan Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) yang telah disahkan melalui Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB.
Apakah Indonesia bergabung dengan Board of Peace?
Ya, Indonesia resmi bergabung. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam Board of Peace pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, sebagai representasi komitmen perdamaian Indonesia.
Mengapa beberapa negara Eropa menolak Board of Peace?
Negara seperti Prancis, Swedia, dan Norwegia menolak atau menunda bergabung karena kendala konstitusional serta kekhawatiran bahwa dewan ini akan merusak tatanan dan norma internasional yang sudah ada di bawah PBB.