Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali mengadakan Media Talk bertema Percepatan Kesetaraan Gender Melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Kegiatan yang berlangsung pada 7 Juni 2023 tersebut bertempat di Coworking Space, Gedung Kemen PPPA. Hadir sebagai narasumber dalam acara Media Talk kali ini adalah Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin,...
PUG (Pengarusutamaan Gender) adalah suatu strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender (KG). Pendekatan ini mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan, program, dan kegiatan dalam berbagai bidang pembangunan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang...
Pada tanggal 25-26 Mei 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Deputi Bidang Kesetaraan Gender, mengadakan Bimbingan Teknis Auditor Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP). Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan panduan dan pengetahuan kepada para calon auditor yang terlibat dalam proses standardisasi LPLPP kedepannya. Dalam bimbingan teknis yang berlangsung di 1O1 Hotel,...
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan di Indonesia telah diperintahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000. Inpres ini mewajibkan semua Kementerian, Lembaga non kementerian (K/L), dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan strategi PUG. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengamanatkan pemberdayaan perempuan di bidang politik,...
Membangun hubungan dengan organisasi dan jaringan perempuan sangat penting dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk melawan radikalisasi dan ekstremisme kekerasan. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin pada Pertemuan Mitra ASEAN untuk Implementasi Rencana Kerja Bali 2019-2025. Pada sesi kedua dari acara yang berlangsung pada 8 Juni 2023 tersebut, Lenny menyampaikan...
Indonesia kembali menjadi bagian dari acara Pertemuan Multi-Sectoral Task Force (MTF) Rencana Kerja Bali Ketiga yang berlangsung pada 8 Juni 2023. Pada kegiatan yang terbagi menjadi dua sesi ini, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, mendapatkan kehormatan untuk berbagi pandangan mengenai Implementasi upaya ACW dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Bali 2019-2025. Pada...
Saat ini masih banyak perempuan di perdesaan yang belum bisa mengakses pendidikan yang dapat memperkuat kemampuannya dalam kepemimpinan. Padahal para perempuan tersebut memiliki potensi kuat untuk melakukan perubahan di desanya. Hal ini terjadi karena masih tingginya masalah ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan dan anak seperti kekerasan, perkawinan anak, stunting, usaha perempuan yang belum meningkat,...
Dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan sumber daya manusia baik untuk perempuan maupun laki-laki, Kementerian PPPA telah berkomitmen untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan dengan pendekatan gender untuk para penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini, Menteri PPPA yang didampingi oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin, melakukan serangkaian kunjungan kerja ke...
Inklusi keuangan telah menjadi fokus perhatian global, dan pemerintah di berbagai negara sedang berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Namun masih ada kelompok yang kurang terlayani, seperti penduduk miskin, perempuan, petani kecil, dan UMKM, mengalami eksklusi keuangan yang signifikan. Hal ini menghambat kemampuan mereka dalam menghasilkan pendapatan, melindungi diri saat terjadi krisis, dan membangun kesehatan serta...
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memiliki tanggung jawab sebagai salah satu pengelola arsip untuk memastikan pengelolaan arsip dinamis yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip kearsipan yang berlaku. Tujuan dari pengelolaan arsip dinamis adalah untuk memastikan ketersediaan arsip dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bukti akuntabilitas kinerja yang sah. Hal ini dilakukan...
