Deputi KG KemenPPPA Ungkap Kerja Bersama Adalah Kunci Kesuksesan dalam Program DRPPA

media talk, kemenpppa, kesetaraan gender,

Deputi KG KemenPPPA Ungkap Kerja Bersama Adalah Kunci Kesuksesan dalam Program DRPPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kembali mengadakan Media Talk bertema Percepatan Kesetaraan Gender Melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Kegiatan yang berlangsung pada 7 Juni 2023 tersebut bertempat di Coworking Space, Gedung Kemen PPPA.

Hadir sebagai narasumber dalam acara Media Talk kali ini adalah Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, Kepala Desa Songka, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Erny Damayanti, Kepala Desa Purbawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Tuti Widiastuti, Kepala Desa Pekon Kusa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Kartino Fiarsih, dan Ketua Relawan SAPA Pekon Kusa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Nurhasanah.

Dalam acara yang dihadiri oleh jurnalis media dan Humas Kemen PPPA ini, Deputi Kesetaraan Gender Kemen PPPA menyampaikan bahwa Program DRPPA (Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak) memiliki tujuan yang mulia untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tingkatan tertinggi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

“Ada lima Arahan Presiden yang terkait dengan perempuan dan anak, seperti kewirausahaan perempuan, pengasuhan ibu, menurunkan kasus kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan anak, yang ingin diterapkan hingga tingkat desa dan kelurahan melalui DRPPA. Program ini telah mengalami kemajuan, dengan adanya MoU antara Kemendes PDTT pada tahun 2020 untuk mengembangkan DRPPA. Pada tahun 2021, pilot project sudah dimulai di beberapa desa, dan banyak daerah lain juga telah mendeklarasikan DRPPA secara mandiri karena dampak positif yang dirasakan,” ungkap Lenny.

Terdapat 10 indikator yang digunakan untuk mengukur apakah sebuah desa atau kelurahan sudah tergolong DRPPA, seperti adanya pengorganisasian perempuan dan anak, data, peraturan desa, pembiayaan, suara perempuan diukur, persentase perempuan wirausaha, sistem pengasuhan berbasis hak anak, tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak ada pekerja anak, dan tidak ada perkawinan anak.

DRPPA memberikan dampak signifikan dalam semua indikator ini dan berkontribusi pada peningkatan IPM, IPG, dan IDG. Program ini diharapkan dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai status Ramah Perempuan dan Layak Anak serta memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat desa.

Kepala Desa Songka, Kalimantan Timur, Erny Damayanti juga berbagi pengalaman mengenai program DRPPA (Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak) yang telah memberikan berbagai dampak positif di desanya. Erny menambahkan bahwa semua dampak ini telah memberikan perubahan yang signifikan dan positif dalam menciptakan desa yang ramah terhadap perempuan dan anak.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Purbawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tuti Widiastuti. Tuti menjelaskan sejak bergabung dalam program DRPPA, pengorganisasi di desanya menjadi lebih terstruktur. Surat keputusan (SK) dan data telah tersusun dengan baik sekarang. Pihaknya berinteraksi dengan para ibu-ibu dan remaja di desa untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan dan berusaha untuk mewujudkan beberapa permintaan dari remaja tersebut.

“Kami berharap program ini dapat berkelanjutan dan mewujudkan perempuan yang berdaya, anak-anak yang terlindungi, dan Indonesia yang maju. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat desa kami,” papar Tuti.

Sebagai penutup, Deputi KG menyampaikan tentang tersebarnya program pilot DRPPA di 33 provinsi, termasuk Mentawai yang termasuk dalam kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Daerah-daerah tersebut dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus diatasi terkait perempuan dan anak-anak.

“Harapannya adalah dengan menyelesaikan permasalahan ini di daerah 3T, kita dapat menjadi contoh bagi desa-desa di luar kategori 3T. Kami bekerja ekstra keras untuk daerah 3T ini, karena prinsip kami adalah tidak melakukan diskriminasi sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kerja bersama adalah kunci kesuksesan dalam program ini,” ungkap Lenny.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *