KemenPPPA Menjalin Sinergi Untuk Mendorong Perempuan Berkarya dan Gizi Seimbang Melalui Program GEMARIKAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menjalin kerjasama dengan Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam melaksanakan acara Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) guna Pemenuhan Hak Anak terhadap Kesehatan di Serangan, Kota Denpasar, Bali. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa GEMARIKAN adalah salah satu program nasional yang secara langsung memberikan dampak dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahan stunting, yang masih menjadi ancaman serius bagi pemerintah Indonesia dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul.

“Sumber daya yang paling berharga dari suatu negara adalah sumber daya manusianya. Tidak ada negara maju tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi titik sentral dalam pembangunan nasional, apalagi Indonesia yang dikaruniai dengan keberadaan sumber daya manusia yang begitu besar sehingga pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa perlu menjadi perhatian kita bersama,” kata Menteri PPPA dalam pidatonya pada hari Sabtu (26/8).

Menteri PPPA juga menyampaikan bahwa Indonesia masih dihadapkan oleh isu stunting yang terus menjadi ancaman dalam upaya pembangunan SDM yang unggul. Indonesia berada di peringkat keempat di dunia dan peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara terkait isu stunting. Sekitar 30 persen atau 1 dari 3 anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting pada anak mencapai 21,6 persen, angka ini masih melampaui batas toleransi maksimum yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menegaskan bahwa prevalensi stunting di tiap negara seharusnya kurang dari 20 persen. Situasi ini sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

“Permasalahan stunting ini sangatlah kompleks dikarenakan faktor penyebabnya yang berbagai macam atau multifaktor. Tak hanya dari kurangnya asupan makanan bergizi dan penyakit semata, praktik pengasuhan dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang tidak sesuai, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, serta akses layanan kesehatan yang kurang memadai juga menjadi faktor pemicu persoalan stunting pada anak. Faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik pun berpengaruh dalam mengakibatkan masyarakat tidak terpenuhi hak-haknya, kesulitan mendapatkan akses sumber daya yang penting, hingga kemiskinan, yang juga memiliki pengaruh besar dalam melanggengkan kekurangan gizi kronis lintas generasi,” tutur Menteri PPPA.

Menteri PPPA menekankan bahwa permasalahan stunting juga erat kaitannya dengan isu gender serta hal-hal yang menyangkut perempuan dan anak-anak, terutama dalam lingkup keluarga. Kesenjangan dalam akses dan pengelolaan informasi dan pendidikan yang dihadapi oleh perempuan juga berperan signifikan dalam terjadinya stunting pada anak. Masalah-masalah seperti hak akses dan manfaat informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, persiapan pernikahan, kehamilan, menyusui, dan perkembangan anak menjadi isu-isu sentral yang harus mendapatkan perhatian serius dalam upaya mengurangi terjadinya stunting di masa mendatang.

“Oleh karena itu, dalam memastikan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu fokus perhatian dalam rencana pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor pembangunan melalui kemitraan dan kerja sama yang terbangun di level akar rumput, regional, hingga nasional, untuk bersama-sama bergerak tak hanya dalam hal mengatasi stunting. Namun, permasalahan lainnya yang juga saling berkaitan satu sama lain seperti isu ketidaksetaraan gender, isu perlindungan hak perempuan, dan isu perlindungan anak,” papar Menteri PPPA.

Selanjutnya, Menteri PPPA memberikan apresiasi kepada KKP yang turut serta dalam upaya pemenuhan hak anak-anak Indonesia melalui pemberian bantuan ikan segar sebanyak 500 kilogram dan ikan olahan sebanyak 250 kaleng yang diberikan langsung kepada beberapa panti asuhan anak di Bali dan Yayasan Peduli Kanker Anak Bali. Tidak hanya menyediakan bantuan ikan semata, Menteri PPPA juga memberikan paket bantuan sayuran segar berkat kerja sama dengan Dinas Pertanian Kota Denpasar, yang ditujukan bagi perempuan dan anak-anak sebagai upaya pemenuhan hak pangan dan gizi. Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerja sama dengan Politeknik Kesehatan (Poltekes) Bali juga menyelenggarakan sesi demonstrasi memasak menggunakan ikan dan memberikan edukasi mengenai manfaat ikan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA memberikan penghargaan atas dedikasi ibu-ibu anggota PIMTI yang didukung oleh PT. Pertamina (Persero) dalam upaya mereka memperjuangkan kesetaraan gender serta menggalakkan upaya pemberdayaan perempuan, terutama perempuan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) melalui program yang terintegrasi dan lintas Kementerian/Lembaga.

Pada kesempatan yang dimaksud, telah diberikan bantuan oleh PT. Pertamina (Persero), yang diserahkan secara langsung oleh Emma Sri Martini, Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), kepada Lenny N. Rosalin, Ketua Presidium PIMTI dan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pasca itu, bantuan dari PT. Pertamina (Persero) tersebut dialirkan melalui PIMTI kepada perwakilan dari Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Banyuasin. Bantuan ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana produksi yang diperlukan untuk memberdayakan perempuan di Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Fokusnya khusus bagi perempuan pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam industri jamur, guna memungkinkan produksi jamur dan produk olahan jamur yang dihasilkan dapat mencapai pasar ekspor. Tambahan pula, bantuan ini juga diperuntukkan bagi pengusaha perempuan UMKM di Desa Bukit, Kabupaten Karangasem, Bali, terutama dalam mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di desa, dengan tujuan memicu semangat untuk mengembangkan usaha seperti minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), dan kuliner.

“Dua kegiatan PIMTI ini hanya merupakan dua contoh dari sekian banyak kegiatan yang telah dan sedang dirintis bersama PIMTI sejak 2021. Dan dalam kerja-kerjanya PIMTI juga didukung oleh dunia usaha, antara lain PT. Pertamina (Persero) serta akan terus ditingkatkan dengan dukungan dari sektor pembangunan lainnya. Mari bersama-sama terus mendukung perwujudan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, dimulai dengan memastikan perempuan Indonesia berdaya dan anak Indonesia terlindungi,” demikian disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

I Putu Sumardiana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, menjelaskan bahwa GEMARIKAN adalah sebuah program nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengajak masyarakat Indonesia mengonsumsi ikan sejak dini. Hal ini dikarenakan ikan mengandung gizi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan otak. Ikan juga merupakan sumber protein yang sangat baik untuk kebutuhan nutrisi anak dalam fase pertumbuhan. Manfaat besar yang diperoleh dari mengonsumsi ikan perlu terus ditekankan, khususnya kepada para orang tua.

“Selain sebuah gerakan untuk mengampanyekan makan ikan, GEMARIKAN diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penurunan stunting dan membangun generasi emas yang sehat jasmani dan rohani. GEMARIKAN tak hanya diperlukan oleh anak-anak semata, melainkan penting bagi remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui. GEMARIKAN pun mendukung dan sejalan dengan rencana pembangunan Bali yang semesta berencana menuju era Bali baru,” kata Putu.

Putu menambahkan bahwa GEMARIKAN juga merupakan program pemenuhan gizi baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong minat mengonsumsi ikan yang aman, sehat, dan halal. Program GEMARIKAN melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan elemen bangsa. Program ini diharapkan akan berhasil dalam mengatasi dan mencegah masalah stunting di Indonesia.

Selain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, acara tersebut juga dihadiri oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara beserta istri; Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dan Kepala Desa Bukit; Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero), Emma Sri Martini; Lenny N. Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA sekaligus Ketua Presidium PIMTI; serta anggota Presidium dan PIMTI dari berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk KKP, KemenPPPA, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa-PDTT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perpustakaan Nasional (Perpusnas), BKKBN, dan Badan Standarisasi Nasional (BSN).