Pembaruan Terkait Forum CEO ASEAN dan Pertemuan Komite ASEAN tentang Perempuan

kemenpppa, kesetaraan gender, perempuan, asean,

Pembaruan Terkait Forum CEO ASEAN dan Pertemuan Komite ASEAN tentang Perempuan

Dalam sebuah pengumuman penting, telah disampaikan pembaruan terkait Forum CEO ASEAN yang baru-baru ini diselenggarakan bersama dengan ASEAN Women CEO Forum dan AWEN Award pada tanggal 2 September 2023, serta informasi mengenai acara mendatang, Pesta Rakyat ASEAN (ASEAN Food and Culture Festival) yang akan digelar dari tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2023. Seluruh rangkaian acara ini diselenggarakan oleh ASEAN Women Entrepreneurs Network (AWEN).

ASEAN Women CEO Forum dan AWEN Award berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Indonesia, dan menjadi kesuksesan besar yang dipimpin oleh AWEN bersama dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC). Forum ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam mendukung kewirausahaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi Covid-19. Diskusi penting melibatkan transformasi digital transformatif dan pendidikan transformatif.

Pelaksanaan Forum CEO ASEAN menjadi sangat relevan karena para pengusaha perempuan di ASEAN menghadapi sejumlah tantangan dalam memulai dan mengelola bisnis mereka. Menariknya, terdapat lebih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dipimpin oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki di kawasan ASEAN.

Forum ini berfungsi sebagai wadah interaktif bagi Negara-negara Anggota ASEAN untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pendidikan perempuan, meningkatkan kesadaran akan ketidaksetaraan gender, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, adil, dan menciptakan masa depan ASEAN yang lebih baik untuk semua.

ASEAN Food and Culinary Festival digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Acara tersebut menampilkan beragam pertunjukan budaya, pasar rakyat yang dikelola oleh perusahaan milik negara, serta UMKM yang berpartisipasi dalam Food Bazaar yang menyajikan masakan lokal pilihan dari seluruh nusantara, pertunjukan tari tradisional, dan berbagai acara menarik lainnya.

ASEAN Food and Culinary Festival adalah sebuah perayaan warisan budaya yang memberikan platform bagi pertukaran budaya antar negara, serta menjadi kesempatan untuk membangun jembatan persahabatan dan pemahaman lintas budaya. Semua diundang untuk bergabung dalam merayakan kekayaan kuliner Asia Tenggara di Jakarta.

Pengumuman ini disampaikan oleh Lenny Rosalin, Deputi Menteri Kesetaraan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam acara-acara ini. Acara-acara ini menunjukkan komitmen kuat untuk memajukan perempuan dan masyarakat ASEAN menuju masa depan yang lebih cerah.

Laporan KTT Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) 2023: Meningkatkan Peran Perempuan dalam Agenda Perdamaian

Pada tanggal 19 September 2023, di Pertemuan Komite ASEAN tentang Perempuan ke-22, Deputi Menteri Kesetaraan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Lenny Rosalin, mempresentasikan hasil dari KTT Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS): Dialog Tingkat Tinggi 2023 yang berlangsung pada 5-7 Juli 2023.

Dialog tingkat tinggi ini menjadi bukti komitmen kuat para delegasi ASEAN dalam memajukan agenda perdamaian perempuan di negara-negara mereka dan di kawasan ASEAN secara keseluruhan. Selama tiga hari intensif, mereka menggali isu-isu penting, berbagi praktik terbaik, dan memperoleh wawasan berharga dari pengalaman negara-negara anggota ASEAN dalam menangani berbagai masalah yang memengaruhi perempuan dan anak-anak di wilayah ini.

Dialog tingkat tinggi ini mempertegas bahwa ASEAN memiliki banyak modalitas untuk berkontribusi dalam agenda WPS. Mereka telah membangun instrumen, mekanisme, dan kerja sama lintas sektor yang kuat, serta komitmen yang kuat dari negara-negara anggota dan masyarakat sipil dalam menjaga perdamaian.

Komitmen bersama telah dinyatakan dalam implementasi Rencana Aksi Regional tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (RPA tentang WPS). RPA ini mencakup pilar pencegahan, perlindungan, partisipasi, bantuan, pemulihan, pemantauan, dan evaluasi. Pendekatan keamanan manusia direkomendasikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Dalam upaya perlindungan, penting untuk menyelaraskan RPA tentang WPS dengan Rencana Aksi Nasional dan deklarasi ASEAN lainnya yang terkait dengan migrasi, perdagangan manusia, manajemen bencana, dan keamanan siber. Hal ini akan memastikan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah yang saling berhubungan.

Selanjutnya, pembentukan Rencana Aksi Nasional Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS NAP) akan dilaksanakan di setiap Negara Anggota ASEAN, yang harus mempertimbangkan realitas dan tantangan yang relevan dengan setiap komunitas.

Penting juga untuk mencatat bahwa upaya pemantauan dan evaluasi harus melembagakan agenda untuk keberlanjutan jangka panjang dan integrasi tanpa batas, dengan fokus pada tingkat nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, kolaborasi lintas sektoral yang kuat antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting. Partisipasi aktif perempuan dalam berbagai agenda perdamaian bukan hanya penting untuk pencegahan konflik, tetapi juga untuk efektivitas mekanisme resolusi konflik.

Dialog tingkat tinggi ini telah memperkuat komitmen kolektif dalam memajukan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN. Ini juga mencerminkan pengakuan dalam Pernyataan Ketua pada KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan perdamaian berkelanjutan.

Dalam penutup, Lenny Rosalin menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi semua peserta, pembicara, dan penyelenggara dalam dialog ini. Bersama-sama, mereka memiliki potensi untuk membuat perbedaan besar dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN dengan memperkuat peran perempuan.

Laporan AGMSF: Kemajuan dalam Pengarusutamaan Gender di ASEAN

Dalam Pertemuan Komite ASEAN tentang Perempuan ke-22 yang berlangsung pada tanggal 19 September 2023, Deputi Menteri Kesetaraan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Lenny Rosalin, mempresentasikan laporan kemajuan AGMSF (ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework) yang diselenggarakan di Jogjakarta pada 3-4 Juli 2023.

Dalam sambutannya, Lenny Rosalin menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari pertemuan AGMSF Jogjakarta. Selama dua hari acara tersebut, banyak kemajuan telah dicapai, termasuk penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan dalam tiga pilar ASEAN. Hasil pertemuan ini mendukung Rekomendasi Kebijakan yang telah diserahkan kepada para pemimpin ASEAN.

Tiga rekomendasi kebijakan diajukan untuk masing-masing pilar ASEAN, dan perlu juga mempertimbangkan integrasi lintas sektoral dalam pengarusutamaan gender. Detail mengenai rekomendasi kebijakan ini diakui dalam deklarasi pemimpin ASEAN. Selain tiga rekomendasi tersebut, pengarusutamaan gender juga menjadi fokus utama. Ada tiga langkah yang direkomendasikan untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender di ASEAN, yaitu mengembangkan strategi, memperkuat peran ASEAN termasuk ACW (ASEAN Committee on Women), SBs (Subsidiary Bodies), AMS (ASEAN Member States), dan Sekretariat ASEAN, serta mengubah pola pikir dan sikap terkait pengarusutamaan gender. Semua langkah ini perlu mendapatkan dukungan dari mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan sistem pemantauan dan evaluasi.

Langkah selanjutnya yang diusulkan adalah melakukan koordinasi antara ACW dan ASEC untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender di berbagai badan sektoral dan negara-negara Anggota ASEAN, dengan dukungan mitra. Hal ini mencakup penerapan pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program di tingkat regional ASEAN dan AMS.

Lenny Rosalin juga mengidentifikasi beberapa hasil Konferensi Perempuan pada tanggal 4 Juli 2023, yang telah diintegrasikan dalam rekomendasi kebijakan yang direvisi. Isu-isu seperti membangun kesadaran dan pemahaman tentang pengarusutamaan gender, perubahan budaya dan perilaku, serta kebijakan berbasis penelitian untuk memperkuat integrasi isu gender dalam semua sektor menjadi perhatian utama.

Dalam penutupnya, Lenny Rosalin mengakui peran penting para peserta dalam pertemuan tersebut dan mengungkapkan harapannya bahwa dokumen-dokumen ini akan berkontribusi pada implementasi pengarusutamaan gender yang lebih baik, bukan hanya di pilar AGMSF, tetapi juga di seluruh tiga pilar ASEAN.

Pertemuan ini mencerminkan komitmen ASEAN dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan regional. Dengan kerja sama yang kuat, diharapkan ASEAN dapat mencapai tujuannya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *