KemenPPPA Bersama ILO Adakan Pertemuan Stakeholder Guna Membahas Penyusunan Peta Jalan dan RAN Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Lebih Setara Gender

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengawali inisiatif ekonomi perawatan yang luar biasa selama kepemimpinannya di G20 pada tahun 2022. Keputusan bersejarah ini mengakui ekonomi perawatan sebagai salah satu aspek kunci dalam G20 MCWE 2022.

Di tingkat nasional, Presiden Indonesia dengan tegas menunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai garda terdepan dalam mengkoordinasikan upaya-upaya yang berkaitan dengan ekonomi perawatan. Langkah ini menegaskan tekad pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efektif.

Dalam upaya mencapai visi jangka panjangnya, Indonesia telah merinci permasalahan ekonomi perawatan ke dalam 17 Tujuan Emas Indonesia, sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Selanjutnya, isu-isu ekonomi perawatan ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Penting untuk memahami kompleksitas dan berbagai isu serta peraturan lintas sektoral yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga dalam mengatasi isu-isu ekonomi perawatan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan definisi yang jelas, mengidentifikasi isu-isu utama, mengatasi hambatan utama, dan menetapkan tonggak sejarah untuk mencapai tujuan utama dalam isu-isu ekonomi perawatan yang tercermin dalam 17 Tujuan Emas Indonesia.

Untuk mewujudkan rencana ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berencana menyusun Peta Jalan Ekonomi Perawatan (PJ-EP) dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan (RAN-EP) dengan prioritas lima tahun. Langkah ini akan berkontribusi signifikan pada RPJMN 2025-2029 dengan fokus pada peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan hingga mencapai 70% pada tahun 2045, mengurangi tingkat stunting, mendorong dunia kerja yang lebih inklusif dari segi gender, serta memastikan pekerjaan yang layak bagi pekerja di bidang perawatan. Dalam konteks ini, Kerangka Kerja Perawatan 5R dari ILO menjadi sumber inspirasi yang penting untuk memperkuat intervensi komprehensif terkait kebijakan dan layanan perawatan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO), terus mengambil langkah dalam mengembangkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan yang inovatif. Salah satunya dengan menyelenggarakan Stakeholders Consultative Meeting kedua yang berlangsung pada 11 September 2023.

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin. Dalam paparannya mengenai Inisiatif dan Kemajuan Inisiatif Pemerintah pada Rancangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan, Lenny menyampaikan mengenai peran penting Indonesia dalam G20, terutama saat menjadi Presiden G20 pada tahun sebelumnya. Indonesia, yang memimpin G20, telah dengan tekun mempromosikan isu-isu gender dan perempuan di berbagai kelompok kerja dan kelompok keterlibatan lintas, yang tercermin dalam Deklarasi Bali Leaders.

Tidak seperti sebelumnya, isu-isu gender dan perempuan kini telah meresap ke dalam isu-isu lintas utama di G20, seperti Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Lingkungan, Keberlanjutan Iklim, Transisi Energi, Ekonomi Digital, dan masih banyak lagi. Ini menandai perubahan signifikan dalam agenda G20, di mana isu-isu gender bukan lagi sekadar isu tambahan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender menjelaskan, “Ini adalah perubahan penting yang diharapkan akan membuat para pemimpin G20 sadar bahwa isu gender bukan hanya tentang perempuan atau sektor tertentu, melainkan sudah merasuk ke semua aspek kehidupan kita. Ini adalah sejarah bagi G20, dan kami telah bekerja keras untuk meyakinkan negara-negara anggota agar memasukkan isu-isu ini.”

Isu-isu utama yang mendapat perhatian khusus termasuk Ekonomi Perawatan, Kesenjangan Gender Digital, dan Kewirausahaan. Indonesia, bersama dengan para pemimpin negara G20 lainnya, telah menjadikan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi sebagai prioritas utama. Lebih dari 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, yang sebagian besar dimiliki dan dikelola oleh perempuan, telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama selama masa pandemi COVID-19.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender menambahkan, “Kami juga bekerja keras di tingkat internasional untuk memastikan bahwa isu-isu ini mendapat perhatian, termasuk dalam Presidensi India yang akan datang. Kami telah mengupayakan dukungan lebih lanjut untuk isu-isu seperti STEM (Sains, Teknologi, Ekonomi, dan Matematika) dan isu-isu kritis lainnya.”

Selanjutnya, Indonesia berkomitmen untuk mengikuti langkah-langkah selanjutnya dengan membuat Roadmap dan National Plan of Action yang akan menjadi tindak lanjut dari Deklarasi Bali Leaders. Ini adalah upaya bersama yang melibatkan kementerian, lembaga pemerintah, lembaga internasional, dunia usaha, dan masyarakat sipil.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender menegaskan, “Kerjasama adalah kunci. Kita perlu bekerja sama untuk menjadikan rencana ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh semua pihak.”

Acara ini adalah pertemuan konsultatif kedua setelah pertemuan pertama yang telah diselenggarakan, dan akan diikuti oleh serangkaian diskusi lanjutan untuk memastikan bahwa isu-isu perempuan dan gender tetap menjadi fokus utama dalam agenda G20.

Dalam laporannya, ditekankan pula perlunya meningkatkan peran perempuan dalam pasar kerja dan mengatasi isu-isu seperti Glass Ceiling. Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada Care Economy, yang melibatkan layanan perawatan anak, lansia, dan orang-orang dengan disabilitas. Hal ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Melalui komitmen dan kerja sama aktif di tingkat nasional dan internasional, Indonesia berharap dapat terus memimpin perubahan dalam agenda global yang lebih inklusif dan kesetaraan gender yang lebih kuat.