Menteri PPPA Dorong Upaya Perempuan Desa Wulublolong Mandiri Secara Ekonomi

Dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan sumber daya manusia baik untuk perempuan maupun laki-laki, Kementerian PPPA telah berkomitmen untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi perempuan dengan pendekatan gender untuk para penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam hal ini, Menteri PPPA yang didampingi oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin, melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Timor Tengah Utara guna melihat praktik terbaik dalam pemberdayaan ekonomi perempuan bagi para penyintas tindak pidana perdagangan orang di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal).

Desa Wulublolong di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan contoh sukses dalam memberdayakan kelompok perempuan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Para perempuan di desa tersebut tidak lagi tergantung pada hasil pertanian yang tidak stabil, tetapi mereka menghasilkan penghasilan dari anyaman daun lontar berkualitas tinggi yang memiliki nilai jual lebih tinggi daripada anyaman biasa.

Upaya pemberdayaan yang dimulai di desa ini menjadi fokus kampanye Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, dalam setiap kunjungan kerjanya. Hal ini karena pemberdayaan dari desa ini dianggap sebagai salah satu kunci untuk mencegah kejahatan perdagangan manusia.

“Nusa Tenggara Timur ini adalah salah satu provinsi yang banyak memasok tenaga kerja migran non-prosedural. Kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka para pekerja migran ini karena kondisi ekonomi keluarga.  Dari mama mama di Desa Wulublolong ini kita melihat praktik baik upaya pemberdayaan kelompok perempuan di desa agar bisa mandiri secara ekonomi. Mereka ini mama mama yang tangguh luar biasa, Keteguhan mereka untuk memilih berkarya di negeri sendiri patut kita berikan apresiasi yang tinggi. Di tengah modus rayuan dari calo tenaga kerja untuk bekerja di luar provinsi atau di luar negeri dengan gaji besar, mereka tidak mudah terbujuk. Kami berharap, mama mama yang menjadi koordinator penganyam bisa mengajak mama mama yang lain untuk bergabung. Kalau perempuan sudah saling support satu sama lain, ini akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa karena perempuan mendominasi setengah dari total penduduk di Indonesia,” papar Menteri PPPA dalam acara diskusi bersama kelompok perempuan di Desa Wulublolong pada 24 Mei 2023.

Menteri PPPA mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap Du Anyam yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan di Flores Timur. Mereka dengan tekun melatih kelompok perempuan untuk menghasilkan anyaman berkualitas dan membantu mencarikan pangsa pasar agar produk anyaman tersebut bisa dijual dengan harga yang pantas.

Menteri PPPA menyatakan bahwa Du Anyam lahir sebagai respons terhadap tingginya masalah sosial ekonomi di Flores Timur, dengan tujuan untuk membantu perempuan agar dapat mandiri secara finansial dan mencapai kehidupan yang sejahtera.

Hanna Keraf, salah satu pendiri Du Anyam, menyatakan keinginan mereka untuk melihat perempuan di Nusa Tenggara Timur menjadi perempuan yang mandiri dan memiliki kemampuan sendiri. Hanna menyampaikan bahwa kegiatan menganyam merupakan salah satu cara untuk mengakomodasi keahlian perempuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.

Menurutnya, menganyam bukan lagi hanya mengisi waktu luang, tetapi juga menjadi pekerjaan utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Beberapa perempuan melakukan kegiatan menganyam sambil menunggu pasien di puskesmas atau menjemput anak sekolah. Hanna juga menekankan pentingnya menghargai ketekunan para mama penganyam di desa tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPPA juga terlibat dalam dialog dengan pemimpin daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, perempuan penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan perwakilan perempuan penganyam. Menteri PPPA mendorong pemerintah desa untuk memperkuat gugus tugas dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Menteri PPPA menyampaikan dorongan kepada pemerintah daerah agar di setiap desa diterapkan peraturan desa yang bertujuan untuk pencegahan dan penanganan TPPO. Dia menekankan pentingnya pencegahan yang dimulai dari masyarakat dengan memberikan keterampilan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Menteri PPPA juga berpendapat bahwa seluruh masyarakat desa harus memiliki kemandirian ekonomi. Dia menjelaskan bahwa jika kelompok perempuan mampu mandiri, mereka dapat membantu mengatasi masalah stunting, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan TPPO. Oleh karena itu, Menteri PPPA merancang model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sebagai salah satu pendekatan untuk memberikan perhatian kepada perempuan dan anak-anak.

Menteri PPPA berharap bahwa edukasi kepada masyarakat dalam mencegah terjadinya TPPO dapat diperkuat.

“Perlu kita edukasi mama mama dan masyarakat bahwa kita semua harus punya keterampilan sehingga bisa berkarya di negeri sendiri.  Literasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan TPPO perlu diperluas agar jangan ada lagi korban TPPO di NTT,” tutup Menteri PPPA.