KemenPPPA Bersama ILO Adakan Pertemuan Antar Kementerian Guna Membahas Pengembangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah berani dengan mengakui pentingnya ekonomi perawatan dalam Kepemimpinan G20 di Bali pada tahun 2022. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Pemimpin G20 Bali 2022. Presiden Indonesia telah menunjuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kementerian terkemuka dalam menghadapi tindakan ini.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menginisiasi Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang saat ini sedang dalam proses konsultasi dengan sektor swasta, LSM, dan pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mempertajam isu-isu strategis terkait kebijakan dan layanan perawatan guna mengurangi kasus stunting di Indonesia. Isu-isu yang diperhatikan meliputi aspek-aspek seperti cuti melahirkan, cuti ayah, akses ke layanan perawatan anak, istirahat menyusui, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, isu-isu ekonomi perawatan dijabarkan dalam 17 Tujuan Emas Indonesia. Langkah selanjutnya adalah mengakomodasi isu-isu ekonomi perawatan ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

Memahami kompleksitas dan peraturan yang saling terkait di antara kementerian-kementerian terkait dalam isu ekonomi perawatan, penting untuk mengembangkan definisi operasional, mengidentifikasi masalah utama, hambatan utama, dan mengembangkan tonggak pencapaian untuk mencapai tujuan utama dalam isu ekonomi perawatan yang tercermin dalam 17 Tujuan Emas Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berencana untuk mengembangkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional guna berkontribusi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan menjadi 70% pada tahun 2045, mengurangi tingkat stunting, mendorong transformasi gender dalam dunia kerja, dan mempromosikan pekerjaan layak bagi pekerja perawatan. Dalam konteks ini, Kerangka Kerja Perawatan 5R ILO menjadi salah satu referensi untuk memperkuat intervensi komprehensif dalam kebijakan dan layanan perawatan.

Dengan alasan tersebut, serangkaian lokakarya konsultasi sedang diselenggarakan untuk mengembangkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Perawatan dengan menekankan topik-topik tertentu dalam ekonomi perawatan. Saat ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan dukungan ILO, telah melakukan Pertemuan Konsultatif Pihak Stakeholder untuk berbagi draft rencana aksi dan rencana aksi nasional ekonomi perawatan kepada kementerian-kementerian terkait, pemangku kepentingan lainnya, dan mitra Pembangunan Internasional.

Pertemuan pengembangan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan ini diadakan pada hari Selasa, 19 September 2023. Acara berlangsung mulai pukul 07.30 di Hotel The Westin Jakarta.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin, menjelaskan beberapa isu strategis terkait ekonomi perawatan di Indonesia dalam sambutannya. Isu-isu tersebut antara lain mengenai daycare/layanan pengasuhan anak, long-term care/layanan bagi lansia, layanan perawatan berbasis inklusi: penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja perawatan, perlindungan maternitas, cuti paternitas, serta jaminan sosial dan ekonomi perawatan.

Diharapkan isu-isu strategis terkait ekonomi perawatan, terutama tonggak pencapaian dan indikatornya, akan dikonfirmasi oleh pemegang program kunci dari kementerian-kementerian tersebut untuk dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan kaitannya dengan tanggung jawab inti masing-masing kementerian. Sejalan dengan pengembangan RPJPN 2025-2045, isu-isu ekonomi perawatan dijabarkan dalam 3 dari 17 Tujuan Emas Indonesia.

Pemerintah berharap bahwa melalui penyusunan rencana ini, Indonesia dapat memperkuat komitmen dalam memajukan ekonomi perawatan dan mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.