Menteri PPPA Paparkan Peran Penting ASN Ciptakan Kesetaraan Gender dalam Rapat Koordinasi Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia Bertema “Memperkuat Peran Strategis ASN Perempuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”

By admin Kita Setara KemenPPPA, kesetaraan gender, perempuan 0 Comments

Menteri PPPA Paparkan Peran Penting ASN Ciptakan Kesetaraan Gender dalam Rapat Koordinasi Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia Bertema “Memperkuat Peran Strategis ASN Perempuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”

Pengembangan promosi dan mobilitas karier perempuan seperti memiliki batasan. Unsur-unsur struktur sosial dianggap sebagai salah satu penyebab dari glass ceiling yang membuat kaum perempuan kesulitan untuk maju ke posisi kepemimpinan tingkat atas.

Di Indonesia, kendala serupa juga masih ditemukan dari segi kultural, dimana peran laki-laki masih dianggap “superior” dibandingkan perempuan, baik dari karier dan juga urusan lainnya. Namun hal tersebut untuk saat ini sudah mulai berubah. Perempuan di dalam birokrasi, sudah mulai meningkat dari segi jumlah pegawai yang ada dan mendominasi pendaftaran untuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan data BPS, proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial, menurut tingkat pendidikan 2020-2022 mengalami peningkatan untuk tingkat pendidikan minimal SMA. Demikian juga, tingkat keterlibatan perempuan di parlemen, yang dalam kurun waktu 2010-2021 mengalami peningkatan di hampir semua provinsi. Artinya perempuan mulai dipercaya untuk bisa memimpin dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan strategis.

Terkait hal tersebut, Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia (PIMTI) berkolaborasi dengan para pelaku pembangunan menyelenggarakan kegiatan saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk membantu para perempuan berkarir di birokrasi.

Salah satu upaya Ikatan PIMTI dalam mengakselerasi perwujudan perempuan berdaya guna mendukung tujuan pembangunan nasional adalah dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Ikatan PIMTI Tahun 2023 dengan tema “Memperkuat Peran Strategis ASN Perempuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin, yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium Ikatan PIMTI memaparkan tentang Rencana Kerja Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia Tahun 2023.

Dalam penjelasannya, Lenny menyampaikan tentang beberapa kegiatan yang telah terlaksana selama ini. Keberhasilan program kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi dan sinergi yang sangat kuat diantara anggora PIMTI lintas Kementerian/Lembaga, baik di pusat maupun di daerah.

Selanjutnya, Lenny menyampaikan tentang program kerja PIMTI yang terangkum ke dalam 5 program. Kelima program tersebut yaitu: Program Kerjasama PIMTI dengan Kegiatan K/L, Program Kerjasama Penyelenggaraan Hari-Hari Nasional, Program Para Pengurus Bidang (Bidang Pendidikan dan Budaya, Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Bidang Ekonomi, Bidang Hukum dan Kerjasama, Bidang Publikasi dan Dokumentasi), Program Toko Online PIMTI, dan Program Sekolah PIMTI.

Sebagai penutup, Lenny mengucapkan terima kasih kepada Pembina, Presidium dan Anggota dari Kementerian/Lembaga maupun di pemerintah daerah yang terus mendukung program-program PIMTI. Lenny berharap PIMTI tumbuh menjadi kelembagaan yang kuat dan kokoh. Kontribusi dari pengurus dan anggota serta dukungan, kerjasama, dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan juga diharapkan dapat menciptakan perempuan Indonesia yang lebih berkualitas dan produktif.

Acara yang berlangsung pada 12-13 Mei 2023 ini juga turut mengundang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga untuk menyampaikan keynote speech.

Dalam pidato pembukaannya, Menteri PPPA menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PIMTI yang merupakan mitra terdekat KemenPPPA, melalui kerja nyata dalam pembangunan perempuan dan anak Indonesia.

Menteri PPPA juga menyampaikan bahwa perjuangan mewujudkan kesetaraan gender terus berkembang dengan munculnya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan peran penting negara dalam menciptakan kesetaraan gender. “Ketika kita bicara masalah perjuangan menuju kesetaraan gender telah dikeluarkan oleh para pejuang perempuan jauh sebelum Indonesia merdeka. Perjuangan tersebut sudah berkembang dengan lahirnya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yang juga menekankan komitmen negara dalam mencapai kesetaraan dan persamaan hak baik laki-laki maupun perempuan dalam perjalanan selanjutnya,” tambah Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga menambahkan bahwa dalam konteks tema besar Rapat Koordinasi PIMTI tahun ini, partisipasi aparatur sipil negara perempuan memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Negara. Aparatur sipil negara, khususnya, dianggap sebagai benteng yang mencari solusi atas persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat melalui pemikiran dan ide-ide mereka.

Mereka berusaha merumuskan kebijakan dan program yang lebih adil dan inklusif untuk semua kelompok, terutama dalam mengatasi kompleksitas masalah perempuan. Kemampuan mereka tidak hanya sebatas pemikiran dan pelaksanaan, tetapi juga dalam kemampuan mereka dalam melihat masalah tersebut dengan baik.

“Diharapkan seluruh ASN baik laki-laki dan perempuan tidak masuk dalam lingkaran politik dan terlepas dari kepentingan politik, menjalankan peran sesungguhnya sebagai pelayan publik untuk mendukung perwujudan tujuan hidupan berbangsa dan negara. ASN perempuan bersama ASN laki-laki melakukan yang terbaik, berkarya untuk membuka jalan dengan saling mengisi, sehingga dapat menjawab persoalan yang terjadi sehari-hari di lingkungan sekitar melalui kebijakan dan program yang adil dan inklusif untuk semua harapan tersebut,” papar Bintang.

Di akhir paparannya, Menteri PPPA berharap agar acara ini dapat memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa dan negara. “Saya sangat mengharapkan sekali rekomendasi dari Rapat Koordinasi demikian juga Seminar yang dilaksanakan hari ini berkontribusi untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai,” ucap Menteri PPPA.

Menteri PPPA di akhir sambutannya memukul palu sebagai tanda dibukanya acara Rapat Koordinasi Ikatan PIMTI yang berlangsung di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Bogor.