Menteri PPPA Ungkap Pentingnya Peran Ekonomi Bagi Warga Binaan Lapas

Kemenpppa, kesetaraan gender, perempuan, bali,

Menteri PPPA Ungkap Pentingnya Peran Ekonomi Bagi Warga Binaan Lapas

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, perempuan masih tertinggal jauh dibanding laki-laki dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Oleh karena itu, Kemen PPPA terus menggali potensi perempuan untuk memajukan posisi mereka dalam bidang ekonomi . Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program prioritas Kemen PPPA dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi berperspektif gender. Program ini mencakup berbagai kelompok perempuan, termasuk perempuan warga binaan Lapas.

kemenpppa, kesetaraan gender, perempuan, bali

“Jika kita melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), perempuan terbilang masih rendah dan jauh tertinggal dari laki-laki. TPAK perempuan baru menunjukkan angka 54,3 persen, sangat timpang dengan TPAK laki-laki yang sudah sebesar 83,7 persen. Kemudian jika kita melihat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang mengukur partisipasi aktif perempuan dalam ranah ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan juga baru menunjukkan angka 76,26 pada tahun 2021. Artinya, potensi perempuan masih belum maksimal. Padahal jika melihat populasi Indonesia, dari 270,3 juta jiwa, perempuan mengisi hampir setengahnya,”ungkap Menteri PPPA, pada hari Selasa di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali, tempat diadakannya acara “Pelantikan DPD Perpina Provinsi Bali, DPC Perpina Kab. Gianyar, DPC Perpina Kota Denpasar, dan Pelatihan Merdeka Jegeg”.

Menteri  PPPA menyatakan bahwa kesenjangan gender dalam partisipasi angkatan kerja dan pemberdayaan perempuan bukanlah akibat dari kelemahan atau ketidakmampuan perempuan, tetapi disebabkan oleh konstruksi sosial patriarki yang telah lama terbentuk.

Konstruksi sosial ini menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara merata meskipun konstitusi menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan.

Namun, dengan menjamin hak dan kesempatan yang sama, perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik serta mengambil keputusan yang menyangkut dirinya sendiri dan menerima manfaat dari pembangunan.

“Berkaitan dengan potensi perempuan yang luar biasa, Presiden RI mengamanatkan 5 (lima) isu prioritas kepada Kemen PPPA, dan yang menjadi hulu dari isu lainnya yaitu perempuan harus berdaya secara ekonomi. Jika perempuan sudah berdaya secara ekonomi, maka isu lainnya yang berkaitan dengan pengasuhan, kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan anak diharapkan dapat terselesaikan dengan baik,” papar Menteri  PPPA.

kemenpppa, kesetaraan gender, perempuan

Selain itu, meningkatnya daya ekonomi perempuan juga akan berdampak positif pada kesejahteraan keluarga, di mana mereka dapat memberikan nutrisi dan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Dalam kunjungan kerjanya ke Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali, Menteri PPPA didampingi oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Lenny N. Rosalin. Menteri PPPA menjelaskan bahwa program prioritas Kemen PPPA dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi berperspektif gender melibatkan kelompok perempuan yang sangat luas.

Kelompok tersebut termasuk perempuan yang berisiko mengalami diskriminasi ganda, seperti perempuan yang berada dalam kondisi prasejahtera, perempuan yang menjadi kepala keluarga, perempuan yang menjadi korban kekerasan dan bencana, dan juga perempuan yang menjadi warga binaan lapas.

Dengan demikian, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

“Bagi para perempuan ini, pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan semata tetapi juga alat untuk memerdekakan diri dari jerat kekerasan dan diskriminasi yang mengikat mereka,” kata Menteri PPPA.

Menteri PPPA juga berbicara tentang pemberdayaan warga binaan Lapas dan berharap bahwa Kepala Lapas Perempuan IIA Kerobokan Bali akan melakukan identifikasi kemampuan dari setiap warga binaan perempuan, yang berjumlah 218 orang. Dengan begitu, mereka dapat ditempatkan di berbagai program kemitraan yang akan membantu dalam pemberdayaan mereka di dalam Lapas.

“Hari ini istimewa bagi kami di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali, karena selain kami mendapat kunjungan dari Menteri PPPA dan seluruh jajaran, kami juga mendapat kesempatan untuk peningkatan kapasitas agar kami berdaya. Artinya, kami disini beserta “anak didik” kami, masih diperhatikan. Sehingga, kami memiliki keyakinan bahwa selama kami di sini kami juga bisa menimba ilmu. Selama kami di sini, kami juga bisa berencana untuk apa yang akan kami lakukan setelah lulus dari sekolah ini,” papar Anggiat Napitupulu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Menurut Anggiat, di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali terdapat 218 siswi, 3 bayi, dan 1 orang sedang hamil. Pihak Lapas tidak bekerja sendiri dalam memberikan pembinaan pada para warga binaannya, sesuai dengan trisula warga binaan, pemerintah hanya menjalankan sepertiga peranannya. Sisanya, yaitu dua per tiga peran lainnya, dilaksanakan oleh warga binaan itu sendiri dan mitra dari PERPINA dan lembaga masyarakat lainnya.

Ketua DPD PERPINA Bali, Ngr. Tini Rusmini Gorda, menyatakan bahwa acara pelantikan dan pengukuhan DPC Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan Bali disinkronkan dengan kegiatan kunjungan kerja Menteri PPPA. Ia berharap, pelantikan dan pengukuhan ini dapat memberikan dukungan dan keinginan bagi warga binaan untuk maju bersama dengan warga binaan lainnya.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *