Konferensi Pengarusutamaan Gender Tetapkan Mekanisme Pemantauan Dengan Indikator Responsif Gender Dan Inklusif

Rangkaian pertemuan negara-negara ASEAN di Yogyakarta berlanjut dengan kegiatan Konferensi Pengarusutamaan Gender ASEAN. Melalui konferensi ini, diharapkan Badan Sektoral ASEAN dan staf Sekretariat akan memiliki pengetahuan yang meningkat tentang dimensi gender dan inklusi di sektor masing-masing, dan ini akan semakin dibahas di seluruh organisasi dan di tingkat senior. Pertemuan khusus ini akan menghapus platform untuk dialog dan koordinasi dengan berbagai badan sektoral di tiga pilar Komunitas ASEAN untuk mendorong kepemilikan dan membangun konsensus.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo, D.I. Yogyakarta dibuka dengan sambutan dari Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N. Rosalin.  Lenny mengungkapkan bahwa episentrum pertumbuhan Konferensi ini berdiri sebagai tonggak penting dalam empat tahun bersama, menuju pengarusutamaan gender yang inklusif di seluruh kawasan Asia.

Lenny juga berharap acara tersebut menjadi katalisator untuk tindakan transformatif dan kolaborasi yang bermanfaat yang akan membentuk masa depan pengarusutamaan gender di ASEAN

Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk ASEN Sosial Budaya Komunitas (ASCC), H.E. Ekkaphab Phanthavong turut memberikan sambutan pada awal acara, yang dilanjutkan oleh H.E. Thamma Phetvixay, Ketua Komite ASEAN tentang Wanita (ACW).

Pada sesi selanjutnya, dilakukan pengenalan kerangka strategis pengarusutamaan gender ASEAN dan rencana implementasinya. Sesi ini memfasilitasi pertukaran pandangan dan refleksi tentang mempercepat implementasi Rencana Pelaksanaan RUPST yang memiliki telah dikembangkan dengan cara konsultatif yang membangun kepemilikan di seluruh ASEAN.

Deputi KG KemenPPPA juga berkesempatan untuk tampil sebagai salah satu pembicara dalam sesi ini. Kali ini Lenny menyampaikan tentang beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya penyetaraan gender melalui ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework (AGMSF), bekerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Konferensi ini mengungkapkan pentingnya untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang isu gender serta mengembangkan kebijakan dan program pengarusutamaan gender. Hal ini tidak hanya diperlukan di tingkat ASEAN dan Badan Sektoralnya, tetapi juga di tingkat nasional, sub-nasional, dan akar rumput.

Selain itu, perlu ditekankan juga pentingnya kebijakan yang didasarkan pada penelitian untuk memperkuat integrasi isu gender dalam semua sektor. Pengumpulan data yang terpisah-pisah juga menjadi sangat penting dalam mendukung proses pengarusutamaan gender.

Bukan itu saja, perubahan budaya dan perilaku juga harus diupayakan, termasuk melibatkan mitra laki-laki sebagai pendukung utama dalam program pemberdayaan perempuan. Selain itu, perubahan pola pikir dan sikap juga harus diwujudkan, dengan mengadopsi pendekatan yang responsif gender dan inklusif, serta memiliki semangat keterbukaan dalam membahas pemberdayaan perempuan dalam isu-isu lintas sektoral.

Untuk memastikan implementasi yang responsif gender dan inklusif, perlu dibentuk mekanisme pemantauan dengan indikator yang sesuai. Terdapat pula kebutuhan untuk membahas dan mencapai kesepakatan dalam memimpin dan mengkoordinasikan focal point guna mewujudkan Rencana Umum Pengarusutamaan Sektoral Gender (RUPST) di tingkat regional dan negara bagian, serta untuk memantau implementasinya. Hal ini telah diungkapkan oleh beberapa Pilar Komunitas ASEAN pada Rapat RUPST ke-2 pada hari sebelumnya.